Bagaimana Huawei Masih Bisa Hidup Setelah Dihukum Mati AS Bagian 7
Walaupun secara mengejutkan Huawei mampu bertahan dan sekarang dalam mode menyerang balik AS. Tuduhan keamanan tetap menjadi hambatan utama Huawei di pasar internasional. Namun berbeda dengan retorika politik yang alasannya hanya begitu-begitu saja. Analisis teknis dari lembaga pengawas memberikan gambaran yang lebih luas.
Sebut saja HCSEC (Huawei Cyber Security Evaluation Centre) di Inggris yang diawasi oleh GCHQ. Mereka telah menganalisis kode sumber Huawei selama lebih dari 1 dekade. Dan laporan tahunan 2023-2024, terus saja menyoroti masalah serius dalam kualitas rekayasa perangkat lunak Huawei.
Laporannya secara konsisten menemukan cacat rekayasa perangkat lunak. Dan kerentanan keamanan yang berasal dari penggunaan komponen pihak ketiga yang usang. Macam Open SSL lama dan praktik pengkodean yang buruk. Perlu ditekankan bahwa HCSEC membedakan antara cacat yang tak disengaja, dan pintu belakang jahat yang sering digunakan dalam tuduhan berbasis politik.
Pada akhirnya laporan disimpulkan bahwa cacatnya lebih mencerminkan kompetensi teknis yang buruk daripada intervensi negara lewat pintu belakang. Namun sekalipun sedikit banyak ini membebaskan Huawei dari tuduhan AS selama ini. Dampaknya dianggap sama, yaitu jaringan yang menggunakan peralatan Huawei dianggap memiliki resiko keamanan yang tidak dapat dimitigasi sepenuhnya.
Alasan selanjutnya yang menghambat Huawei di pasar internasional. Kembali ke urusan politik, dimana barat kembali mempertanyakan. Struktur kepemilikan Huawei sebenarnya milik karyawan atau negara.
Jadi Huawei mengklaim bahwa dirinya adalah perusahaan swasta yang 100% dimiliki oleh karyawannya. Strukturnya sendiri, Huawei dimiliki Ren Zhengfei selaku pendiri sebesar 1%. Sementara Huawei Trade Union Committee memegang 99% saham. Masalahnya peneliti akademis seperti Balding dan Clarke, berpendapat bahwa karena seluruh serikat dagang (trade union) di China, secara hukum harus terdaftar dibawah All China Federation of Trade Unions (ACFTU) yang dikendalikan partai komunis.
Maka Trade Union Huawei secara de facto adalah organ negara, dan bukan perwakilan independen karyawan. Karyawan Huawei memang memegang saham virtual yang memberi hak atas deviden. Tapi mereka tidak memiliki hak suara langsung atau kepemilikan aset seperti pemegang saham di perusahaan barat. Struktur seperti ini masih tetap saja menjadi argumen utama bagi negar-negara barat, untuk mengklasifikasi Huawei sebagai entitas yang dipengaruhi negara.
Posting Komentar